Said Abdullah Sebut Kebijakan Fiskal dan Postur APBN 2025 Jawab Kebutuhan Presiden Terpilih

Liputan6.com, Jakarta Banggar DPR RI bersama Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025. Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah menyampaikan DPR bersama sama dengan pemerintah telah semaksimal mungkin meletakkan seluruh asumsi APBN 2025 dalam menjawab berbagai resiko dan tantangan setahun kedepan.

"Kita berharap persembahan terakhir Badan Anggaran periode 2019-2025 bersama pemerintah ini menjadi karya yang baik buat pemerintahan kedepan, rakyat, bangsa dan negara, serta menjawab kebutuhan anggaran dari Presiden terpilih, Jenderal (Purn) Prabowo Subianto," kata Said Abdullah dalam Rapat Paripurna ke-7 DPR RI periode 2024-2025, Kamis (19/9/2024).

Said menjelaskan bahwa Banggar DPR RI sepakat dengan Pemerintah untuk menargetkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang akan diwujudkan dalam bentuk strategi kebijakan fiskal jangka pendek.

"Fokusnya pada (i) pendidikan bermutu, melalui program peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan penguatan sekolah unggulan; (ii) kesehatan berkualitas, dengan pembangunan rumah sakit yang berkualitas, pemeriksaan kesehatan gratis, serta akselerasi penurunan stunting; (iii) pengentasan kemiskinan dan pemerataan, melalui perlindungan sosial, rumah layak huni dan terjangkau, serta Program Desa Mandiri, lumbung pangan, dan (iv) pertumbuhan ekonomi tinggi, melalui hilirisasi, akselerasi investasi berorientasi ekspor, serta transformasi ekonomi hijau. Target jangka pendek tersebut, kita pandang sebagai fokus Pemerintah yang harus dicapai pada tahun 2025," jelasnya.

Ketua DPP PDIP ini mengungkapkan bahwa posisi saat ini sudah berada pada track yang tepat untuk terus berlari menjadi negara maju pada tahun 2045 nanti.

"Kita sudah meletakkan kerangka kerja yang cukup kokoh dalam asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025. Bahkan target pertumbuhan ekonomi yang kita sepakati sebesar 5,2%, lebih baik dari prediksi lembaga Internasional, seperti IMF, WB, OECD," ungkapnya.

Ketua Banggar DPR RI, Kebijakan Fiskal dan Postur APBN 2025 — Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah dalam Rapat Paripurna ke-7 DPR RI periode 2024-2025, Kamis (19/9/2024).

Said berharap pemerintah bisa segera melepaskan diri dari jebakan pertumbuhan ekonomi 5 persenan yang telah menghantui kita dalam satu dekade terakhir.

"Hal ini penting untuk diingatkan, jangan sampai kita masuk dalam jebakan yang sama dalam lima tahun kedepan. Selain itu, kita ingin memastikan mesin ekonomi kita berada dalam kondisi yang prima untuk bisa tumbuh lebih baik kedepannya," harapnya.

Begitupula target pencapaian inflasi yang terkendali pada angka 2,5%. Di saat negara lain masih berjuang menurunkan angka inflasi Indonesia sudah bisa mencapai angka inflasi normal sama seperti saat sebelum terjadinya krisis. DPR RI mengingatkan, terjadinya fenomena deflasi yang sudah kita alami dalam empat bulan berturut-turut, semenjak bulan Mei 2024, dikhawatirkan hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan daya beli masyarakat yang kemudian berdampak terhadap pelemahan ekonomi.

"Untuk menjaga laju inflasi tersebut agar tidak mengganggu kinerja Pemerintah baru nantinya, perlu memperkuat kolaborasi kebijakan antara Pemerintah dan BI, untuk menghasilkan bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang tepat dan terukur," kata Said.

2 dari 3 halaman

Waspadai Tingginya Nilai Tukar Rupiah dan Suku Bunga SBN

Banggar DPR RI ingin mengingatkan semua, bahwa persoalan nilai tukar rupiah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir membuat kita tidak berdaya. Grafik transaksi kurs dalam jangka panjang cenderung melemah.

"Pada tahun 2025 pemerintah mengusulkan kurs Rp16.100/USD. Pimpinan Banggar DPR mendorong agar kurs bisa lebih rendah di level Rp15.900/ USD. Pada akhirnya kita sepakati pada angka Rp16.000/USD. Kita yakin, dengan kebijakan transformasi struktur ekspor yang lebih bernilai tinggi, dan menguatkan investasi, serta kebijakan bauran sistem pembayaran yang beragam akan lebih membuat rupiah semakin kuat.

Said mengatakan Pemerintah juga perlu terus melihat dampak tingginya suku bunga SBN 10 tahun yang disepakati pada tingkat bunga sebesar 7,0 persen.

"Kita perlu terus mewaspadai suku bunga SBN yang tinggi akan mendistorsi pasar keuangan domestik, memberikan dampak bagi sektor riil yang pada akhirnya menjadi beban bagi perekonomian nasional. Bersyukur bank Indonesia telah menurunkan BI Rate, dari 6,25 persen menjadi 6 persen. Kebijakan ini menjadi sinyal positif kedepan kita bisa menurunkan tingkat bunga, termasuk SBN, sehingga beban bunga yang ditanggung pemerintah kedepan bisa lebih rendah," ujarnya.

3 dari 3 halaman

Banggar DPR Apresiasi Program Makan Bergizi Gratis

Said menyampaikan dewan berkomitmen untuk terus mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari APBN, atau sebesar Rp. 724,26 triliun, sesuai amanat konstitusi.

"Kita percaya Pemerintahan baru nantinya, akan lebih fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Anggaran pendidikan ini dapat menopang sejumlah program strategis pemerintahan baru seperti renovasi sekolah, perbaikan MCK sekolah, makelar, membangun sekolah unggulan terintegrasi sebagai bagian dari Program Quick Win Presiden terpilih," ungkapnya.

Lebih lanjut, Said mengingatkan persoalan buruknya kualitas gizi dan masih tingginya angka stunting juga harus menjadi persoalan yang harus diselesaikan segera.

"Jangan sampai ini menjadi dosa kita bersama, melihat kondisi balita dan anak-anak kita, hal ini terkait dengan masa depan bangsa kita. Banggar DPR RI mengapresiasi kebijakan Pemerintah kedepan untuk menjadikan peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu program unggulannya. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan melalui pemberian makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita, dan ibu hamil serta menyusui.

Said mengharapkan program tersebut diharapkan dapat meningkatkan asupan gizi dan nutrisi anak baik saat masih dalam kandungan, balita, dan pada usia sekolah. Pada akhirnya akan meningkatkan kualitas SDM bangsa ke depan.

Terakhir, Badan Anggaran DPR bersama pemerintah selama tiga bulan ini telah menyelesaikan pembahasan APBN 2025.

"Kita telah mengupayakan APBN 2025 ini menjadi jembatan transisi pemerintahan, agar Presiden terpilih bisa segera berlari kencang menjalankan program programnya, dan tidak terkendala dengan mekanisme penganggaran. Karena itu, postur anggaran telah kami sesuaikan dengan berbagai program strategis dari Presiden Prabowo Subianto kedepan," tuturnya.

(*)